REVIEW JURNAL INTERNASIONAL : CORRUPTION
a. Identitas Jurnal :
Judul : Endogenous corruption in economic development Penulis : Keith Blackburn Niloy Bose M. Emranul Haque Penerbit : Emerald Jurnal : Journal of Economic Studies, Vol. 37 Iss 1 pp. 4 - 25 Tujuan : Menganalisis secara bersama-sama antara korupsi birokrasi dan pembangunan ekonomi. Motode : menggunakan model pertumbuhan yang sederhana dimana birokrasi merupakan karyawan dari pemerintah yang menarik pajak dari rumah tangga.
b. Ringkasan Jurnal :
Endogenous corruption in economic development
(Korupsi endogen dalam pembangunan ekonomi)
1. Pendahuluan
Korupsi sektor public merupakan tindakan ilegal atau tidak sah, hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan posisinya dikantor public untuk mencari keuntungan pribadi. Prilaku tersebut merupakan aspek yang tak terelakan dari intervensi Negara. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berfokus pada aspek ekonomi mikro dari insentif, informasi, dan penegakan hukum yang mempengaruhi efisiensi dan kesejahteraan. Korelasi korupsi dan pertumbuhan ekonomi secara konsisten negative dan signifikan (Mauro: 1995).Hubungan antara korupsi dan pertumbuhan adalah dua arah kausal, birokrasi rente tidak hanya berpengaruh tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pengembangan. Tingkat korupsi umumnya lebih tinggi dinegara miskin dari pada Negara kaya (Treisman:2000). Tantangan penelitian teoritis yang pertama adalah mengapa korupsi dapat merusak pembangunan ekonomi. Kedua untuk menjelaskan secara bersamaan mengapa korupsi mungkin akan terpengaruh oleh pembangunan. Yang ketiga adalah menjelaskan mengapa kurupsi berbeda-beda antar Negara pada tingkat pembangunan yang sama.
Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan model sederhana dari pertumbuhan ekonomi dimana birokrat diperintahkan untuk bertanggung jawab mengumpulkan pajak dari perorangan (rumah tangga). Birokrat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam praktek korupsi. Birokrat dapat memanfaatkan kekuatan dari jabatan mereka untuk berkolusi dengan rumah tangga untuk penghindaran pajak. Suap bagi birokrat yang berjanji bahwa pendapatan rumah tangga akan dilaporkan palsu dan dibebaskan dari pajak. Prilaku tersebut berdampak pada tabungan agregat dan akumulasi modal. Implikasi utama penelitian ini adalah insentif bagi birokrat yang terlibat dalam korupsi tergantung pada hasil ekonomi luas yang tergantung pula pada prilaku semua birokrat. Efek yang tepat dari model korupsi dari penelitian ini adalah mengurangi jumlah sumber daya yang tersedia untuk investasi produktif birokrat dengan cara menghilangkan pendapatan illegal mereka. Dengan cara ini memungkinkan adanya interaksi endogen antara korupsi dan pengembangan: keseimbangan kejadian korupsi dengan kegiatan korupsi dan pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal yang ditentukan oleh keseimbnagan tingkat korupsi.
2. Lingkungan
Lingkungan yang dimaksud disini adalah masyarakat, terdapat dua kelompok warga yaitu pribadi atau rumah tangga dan birokrat. Rumah tangga dibedakan berdasarkan sumbangan tenaga kerja meraka yang menentukan pendapatan relative dan besarnya pengenaan pajak. Pajak dikumpulkan oleh birokrat untuk untuk mendanai belanja public. Birokrat memiliki satu unit endowment tenaga kerja (yang membebaskan dirinya dari pajak) dan bahwa setiap birokrat memiliki yurisdiksi atas jumlah yang sama rumah tangga kena pajak.Dalam melakukan korupsi, birokrat mengharapkan mendapatkan suap dari rumah tangga dan mengharapkan keuntungan dari penggelapan pajak.
2.1 Pemerintah
Pemerintah menyediakan pelayanan public yang berkontribusi pada efisiensi keluaran produksi. Birokrat yang menerima gaji kurang dari upah mengharapkan menerima gaji dari suap dan diidentifikasi sebagai koruptor. Pemerintah membiayai pengeluarannya dengan sistem anggran berimbang. Pemerintah perlu menyelidiki prilaku birokrat dengan menggunakan teknologi yang tepat.
2.2 Rumah tangga
Rumah tangga berpenghasilan rendah dibebaskan dari pajak dan rumah tangga berpenghasilan tinggi wajib membayar pajak. Rumah tangga mendapatkan penghasilan dari sewa modal kepada perusahaan pada tingkat bunga pasar. Rumah tangga dengan satu unit endowment tenaga kerja berpenghasilan rendah tidak dikenakan pajak sehingga tidak memiliki insentif untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Namun untuk rumah tangga yang memiliki aw tenaga kerja endowmen dimana penghasilannya aw (tinggi) sehingga pemerintah menarik pajak lump sum. Tipe rumah tangga ini yang dapat bersekongkol dengan birokrat untuk korupsi dalam penyuapan dan penggelapan pajak.
2.3 Birokrat.
Setiap birokrat di bayar dengan gaji untuk penyediaan inelastic kerja kepada pemerintah. Setiap birokrat bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari rumah tangga yang mengungkap dirinya dapat disuap atau tidak dapat disuap. Seperti rumah tangga, birokrat juga menyimpan pendapatan mereka untuk hari tuanya. Seorang birokrat yang tidak dapat disuap tidak pernah korupsi. Pendapatanya selalu wt yang menyiratkan utilitas selama hidup rt+wt. sebaliknya seorang birokrat yang korupsi mungkin atau tidak mungkin korupsi. Jika pendapatan terakhirnya wt atau dibawahnya. Perkiraan pendapatan yang akan dia terima tergantung dari suap yang ia terima, kemunginan tertangkap, sumberdaya yang digunakan untuk menghindari deteksi dan hukuman jika ia ketahuan. Secara khusus terdapat tindakan pencucian uang dari pendapatan illegal. Orang-orang tersebut dapat menyalurkan pendapatnya kedaerah yang sulit dilacak oleh pemerintah seperti sektor informal dan rekening bank luar negeri. Namun birokrat juga harus membayar imbalan untuk layanan pencucian uang ini.
2.4 Perusahaan
Perusahaan merupakan perusahaan yang memproduksi output sesuai dengan teknologi yang digunakannya.
3. Dari Pembangunan untuk Korupsi
Korupsi terjadi jika rumah tangga berpenghasilan tinggi dan birokrat yang mau disuap merasa saling mengguntungkan dan bersekongkol dalam
menyembunyikan informasi dari pemerintah. Rumah tangga berpenghasilan tinggi bersedia membayar suap akan tetapi suap yang dibayarkan tidak lebih dari penghematan pajak yang dia harapkan. Seorang birokrat yang korup lebih cenderung korup saat semakin tinggi pajak, semakin tinggi tingkat bunga dan semakin rendah tingkat upah yang ia terima. Masing-masing variable dinyatakan sebagai fungsi dari persediaaan modal yang ada. Akumulasi modal merupakan faktor penting dalam menentukan kejadian korupsi.
4. Dari Korupsi untuk Pembangunan.
Ada dua sekenario dalam eonkomi yaitu salah satu dari birokrat yang tidak korupsi adalah korupsi dan semua birokrat yang korup adalah korupsi. Tujuannya adalah menyimpulkan jalan akumulasi modal dan pekembangan ekonomi dari waktu kewaktu sehingga diperoleh kondisi keseimbangan dimana total permintaan untuk modal sama dengan total pasokan untuk tabungan. Dalam kasus tidak ada birokrat yang korupsi maka pemerintah memperoleh penerimaan pajak maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran layanan public. Jika sebuah rumah tangga ingin menghindari pajak ia akan bersedia membayar suap hingga maksimum. Jumlah tabungan terdiri dari semua tabungan masyarakat berpendapatan rendah, tinggi dan semua birokrat sehingga dapat dimanfaatkan untuk akumulasi modal. Jika semua birokrat korupsi. Dengan demikian pajak yang lebih rendah akumulasi modal yang lebih tinggi dan tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menjadikan tingkat korupsi rendah. Secara intuitif prospek pendapatan pajak hilang karena korupsi sehingga pemerintah harus menaikkan pajak penghasilan rumah tangga yang tinggi untuk memenuhi kendala anggaran. Hal tersebut menjadikan rumah tangga tersebut bersedia membayar suap untuk menghindari kewajiban pajak yang tinggi. Pengalihan suap secara sembunyi tersebut mengurangi tabungan agregatdan akumulasi modal sehingga menjadikan suku bunga menjadi lebih tinggi yang berdampak pada penurunan modal dalam produksi output.
5. Korupsi dan Pembangunan di keseimbangan umum.
Analisis ini mengungkap bagaimana pemburu rente oleh pejabat public berpengaruh. Keseimbangan pajak dan suku bunga berada antar lingkungan korup dan non korup. Tidak ada birokrat yang memiliki insentif untuk menyimpang dari perilaku korup, sementara itu setiap birokrat memiliki insentif untuk menyimpang dari prilaku non korup. Satu satunya keseimbangan adalah salah satu dimana
semua birokrat yang korup. Hasil ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pembangunan terkait dengan tingginya tingkat korupsi. Tingginya tingkat pembangunan terkait dengan rendahnya (nol) tingkat korupsi. Tingkat menengah pembangunan dapat berhubungan dengan tinggi rendahnya tingkat korupsi. Ada tida jenis rezim dalam pembangunan yang pertama rezim pembangunan rendah dimana kejadian korupsi berada pada level yang maksimum untuk seluruh level modal dibawah level ambang batas. Yang kedua yaitu rezim pembangunan tinggi dimana kejadian korupsi berada pada level yang rendah, level modal berada diatas level ambang batas. Yang ketiga adalah rezim pembangunan menengah dimana kejadian korupsi maksimal atau minimal utuk setiap level modal berada diantara dua ambang batas.
Gambar keseimbangan korupsi Setiap birokrat melakukan korupsi tergantung pada kondisi, kondisi dimana pajak, suku bunga dan upah yang semuanya tergantung pada stok agregat modal(mengukur tingkat perkembangan) dan tergantung pula pada kejadian agregat korupsi. Pada pembangunan yang cukup rendah atau cukup tinggi insentif seseorang birokrat untuk berprilaku dalam suatu cara atau yang lain tidak terpengaruh oleh prilaku birokrat lainnya. Insentif seorang birokrat untuk melanggar pada tahap pembangunan sangat bergantung pada eksploitasi orang lain.
Dalam kasus yang diteliti, surplus dari rumah tangga dan birokrat dari berkolusi lebih tinggi (lebih rendah) ketika korupsi secara total lebih tinggi (lebih rendah). Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa setiap tingkat
modal, lebih tinggi (lebih rendah) kejadian korupsinya dikaitkan dengan tingkat pajak yang lebih tinggi (lebih rendah) karena pemerintah berusaha untuk mempertahankan keseimbangan anggaran. Pajak yang lebih tinggi (lebih rendah) berarti bahwa rumah tangga bersedia membayar suap yang lebih besar (Kecil), pada gilirannya setiap birokrat memiliki insentif yang kuat (lemah) untuk terlibat dalam rente. Ada pandangan bahwa pembangunan dapat mengurangi korupsi atau bahkan menumbuhkan korupsi sebagai proses modernisasi yang membawa insentif dan peluang baru bagi agen public untuk korupsi.
6. Kesimpulan
Korupsi di sektor public semakin meluas di seluruh dunua. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu hal yang perlu untuk dipertahankan dalam pembangunan ekonomi sedangkan korupsi merupakan hambatan utama pertumbuhan dan kemakmuran. Korupsi sektor public dilakukan oleh pejabat birokrasi dengan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan mereka sendiri dengan terlibat dalam pemburuan rente. Pola dasar korupsi public adalah birokrasi disuap oleh individu swasta untuk bersekongkol menyembunyikan informasi dari pemerintah. Korupsi birokrasi tidak hanya berpengaruh tetapi juga dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Hal in tercermin dari efek threshold ( ambang batas) dan beberapa keseimbangan yang dapat menjelaskan mengapa korupsi dapat bervariasi diseluruh Negara. Perekonomian dapat berada pada 3 rezim pembangunan yaitu rezim pembangunan rendah, menengah dan tinggi. Variasi tingkat korupsi diberbagai Negara dapat terjadi dalam rezim ini. Hasil dari pengamatan empiris ini adalah bahwa kejadian korupsi sangat tinggi berada pada Negara yang berpenghasilan rendah, kejadian korupsi rendah berada pada Negara berpenghasilan tinggi dan beragamnya kejadian korupsi berada pada Negara-negara berpenghasilan menengah.
c. Advantage and Disadvantage
- Advantage
Jurnal ini dalam memecahkan masalah yang ada lebih banyak menggunakan model sederhana dan persamaan yang sangat rinci dan mendetail untuk menjelaskan suatu sebab akibat dari adanya korupsi oleh birokrat dan pengaruh
korupsi dalam pembangunan. Jurnal ini juga memaparkan secara mendetail perbedaan tingkat korupsi di Negara berkembang, maju dan Negara miskin dengan menggunakan model dan persamaan yang dibangun berdasarkan kondisi empiris yang terjadi. Dari analisis yang dilakukan juga didapatkan hasil 3 jenis rezim pembangunan.
- Disadvantage
Kelemahan dari jurnal ini adalah kurangnya support data untuk penelitian yang diadakan. Jadi jurnal ini lebih banyak mengunakan konsep-konsep dan perhitungan matematis.
2. Review Jurnal Internasional: DEMOCRACY
a. Identitas Jurnal
Judul Jurnal : Financial liberalization and economic growth: The (ir)relevance of the democracy context Penulis : Thiago Henrique Carneiro Rios Lopes Cleiton Silva de Jesus Penerbit : Emerlad Jurnal : Journal of Economic Studies, Vol. 42 Iss 2 pp. 207 - 223 Tujuan : memastikan apakah Negara-negara mendapatkan liberalisasi capital account yang lebih demokratis. Motode : menggunakan metode pooled OLS, data penel dengan efek tetap dan metode momen tetap.
b. Resume Jurnal
1. Pendahuluan
Financial liberalization and economic growth: The (ir)relevance of the democracy context Neraca modal merangsang pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Menurut model pertumbuhan neoklasik, di Negara-negara yang memilki modal berlimpah liberalisasi keuangan akan memungkinkan penghematan kelebihan yang akan ditransfer ke negara-negara yang langka modal, meningkatkan ekonomi miskin (Obstfeld, 1998; Gorinchas dan Jeanne, 2002). Konsekuensi penting dari model ini adalah bahwa semakin besar integrasi ekonomi antara negara, termasuk di bidang keuangan, semakin besar tingkat kesejahteraan sosial, sehingga perbedaan pendapatan antara negara-negara berkurang dari waktu ke waktu. Peningkatan keterbukaan neraca modal dapat mempengaruhi kinerja ekonomi melalui dua saluran yaitu tabungan eksternal & investasi agregat serta melalui pertumbuhan produktivitas. Alesina et al. (1993) menemukan bukti hubungan positif antara modal kecil akun liberalisasi dan pertumbuhan ekonomi untuk sampel dari 20 negara-negara berpenghasilan tinggi. Grilli dan Milesi-Ferrett (1995) melihat bahwa ada hubungan negatif antara liberalisasi dan pertumbuhan ketika negara-negara berkembang mendominasi sampel.
Salah satu fakta yang signifikan adalah pemahaman bagaimana demokrasi dan integrasi keuangan berhubungan satu sama lain. Karya ini
bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur empiris yang mengakui peran konteks demokrasi dalam memahami hubungan kausal antara liberalisasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Masalah utamanya adalah untuk mengetahui apakah modal akun keterbukaan, bila dikaitkan dengan demokrasi akan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk kedua sampel negara besar dan kelompok yang lebih kecil dari negara-negara berkembang. Dibandingkan dengan karya-karya lain, inovasi di sini adalah berdasarkan analisis efek gabungan dari demokrasi dan keterbukaan modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Lembaga-lembaga politik dapat mempengaruhi kinerja ekonomi Negara. Mengingat konteks demokrasi untuk memahami pertumbuhan ekonomi. Konteks politik dalam batas tertentu mempengaruhi mekanisme tertentu yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan, maka pembahasannya mencoba menganlisis dampak regional gelombang demokratisasi yang telah di capai Negara tertentu selama beberapa tahun seperti Mesir, Libya, Suriah, Maroko, Yaman dan lain. Demokrasi dapat menghasilkan efek pencapaian kebebasan yang luar biasa dan politik partisispasi warga dan berdampak pada isu-isu ekonomi.
2. Demokrasi, liberalisasi dan kegiatan ekonomi: review singkat dari literature.
Dailami (2000) negara-negara diklasifikasikan menjadi empat kelompok: tidak demokratis dan financial tertutup; demokratis dan terbuka finansial; sangat demokratis dan lebih terbuka finansial; dan sangat demokratis dan kurang terbuka finansial. Karena itu ia mengembangkan sebuah model logit untuk memperkirakan probabilitas dari setiap perubahan klasifikasi negara tertentu. Penulis memperkirakan model menggunakan metode kemungkinan maksimum dengan data cross sectional dari sampel 67 negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dan sosial per pengeluaran dalam proporsi PDB memiliki dampak signifikan pada menjelaskan probabilitas suatu negara jatuh ke dalam kategori ketiga yang dijelaskan di atas (yang sangat demokratis dan lebih terbuka secara finansial). Hasil yang sama diperoleh dalam kaitannya dengan Klasifikasi pertama (tidak demokratis dan tertutup secara finansial), tetapi tidak dapat disimpulkan untuk klasifikasi perantara.
Gambaran analitis yang digariskan oleh penulis yang dikutip di atas adalah bahwa ketika melindungi terhadap risiko volatilitas arus modal, negara memilih tingkat internasional keterbukaan keuangan yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial maksimum. Dalam konteks ini, demokrasi pemerintah memainkan peran penting dalam definisi kekhususan fungsi kesejahteraan sosial dengan cara yang konsisten dengan keinginan warganya untuk redistribusi, sebagai serta tingkat penghindaran risiko. Konteks politik telah menjadi objek studi untuk penulis untuk memahami konsekuensi dari proses integrasi keuangan. Dimulai dengan temuan bahwa tidak ada konsensus umum dalam literatur tentang efek akun modal keterbukaan pada kegiatan ekonomi; dan serangkaian karya menyarankan bahwa demokrasi dan liberalisasi yang sangat terkait; isu sentral untuk bagian berikut adalah untuk memastikan apakah manfaat yang diperoleh melalui modal akun keterbukaan dalam hal pertumbuhan ekonomi yang lebih besar sebagai bangsa menjadi lebih demokratis.
3. Data dan Metode
Penelitian dilakukan antara tahun 1990 sampai 2010 karena proses integrasi keuangan dalam ekonomi global dari tahun 1990-an. Estimasi dilakukan menggunkan data panel dengan jumlah sampel 77 negara dan di bagi dalam 4 periode waktu: 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005 dan 2006-2010. Keuntungan dari penggunaan data tersebut adalah 1) dapat mengontrol hetrogenitas, 2) memberikan informs lebih lanjut dan variabilitas, 3) lebih baik untuk mempelajari dinamika penyesuaian 4) mampu mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak terdeteksi di cross section. Tujuan utama adalah untuk menganalisa apakah konteks politik penting untuk memahami efek keterbukaan akun modal pada tingkat pertumbuhan PDB riil perkapita. Variable yang digunakan
a. Variable dependen : tingkat pertumbuhan PDB riil perkapita (Y)
b. Logaritma dari tingkat rata-rata fertilitas antara setiap sub periode (FERT)
c. Logaritma dari GDP riil per kapita pada awal setiap sub periode (GDP).
d. Logaritma rata-rata pembentukan modal bruto terhadap GDP selama sub periode yang berbeda (INV).
e. Proxy dari modal yang diwakili oleh logaritma jumlah modal masuk dan keluar dalam pembentukan modal asing dan portofolio dalam akun GDP (CaOPEN).
f. Logaritma rata-rata pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan GDP di setiap sub periode (GOV).
g. Variable HCa merupkan rata-rata lamanya sekolah individu pada awal setiap sub periode.
h. DEM merupakan proxy dari demokrasi.
i. DEMxCaOPEN adalah variable interaksi antara keterbukaan modal dan demokrasi.
Model dari estimasinya adalah: Ygrowth = a+b1GDP + b2I NV +b3FERT + b4CaOPEN +b5GOV + b6HCa+b7DEM+b8DEMxCaOPEN + ei
4. Hasil dan pembahasan
Tidak ada hasil yang pasti tentang efek integrasi keuangan pada pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada Negara berkembang. Konteks politik menjadi bagain yang penting dalam memahami efek keterbukaan modal pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena sampai pada batas tertentu, tingkat kebebasan keterbukaan modal adalah pilihan politik sehingga harus mempertimbangkan hubungan positif antara demokrasi dan keterbukaan modal.
Grafik diatas menunjukan evolusi keterbukaan neraca modal dan indicator demokrasi dari tahun 1990. Nilai yang lebih rendah menunjukakan bahwa Negara lebih demokratis. Keterbukaan neraca modal mulai berkembang sejak pertengahan 1990 an dan terjadi penurunan pada tahun 2007 dan 2009 akibat krisis global. PDB riil perkapita pada awal setiap periode negative dan signifikan karena adanya konvergensi. Tingkat fertilitas adalah negative dan signifikan. Pembentukan modal tetap bruto sesuai dengan hasil yang diharapkan. Namun dalam model pooled OLS ini tidak singnifikan. Valiabel pengeluaran pemerintah sesuai dengan yang diharapkan tetepi tidak signifikan. Pendidikan menunjukan hasil yang negative dan tidak signifikan. Berdasarkan OLS dan model fix-effect tanpa memperhatikan endogenitas menunjukan bahwa keterbukaan modal ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi bebas dari level demokrasi. Ketika endogenitas diperhitungkan, keterbukaan akun modal menghasilkan efek pertumbuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat demokrasi. Dalam hal ini keterbukaan neraca modal hanya memiliki efek yang positif pada negaradengan tingkat demokratis >0.75 (Negara sangat demokratis) Untuk negara-negara berkembang, integrasi keuangan menghambat laju pertumbuhan ekonomi terlepas dari tingkat demokrasi masing-masing Negara serta investasi dalam modal manusia penting dalam mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Untuk pembuat kebijakan di Negara-negara yang tingkat demokrasinya cukup tinggi, keterbukaan neraca modal penting untuk pertumbuhan ekonomi.
5. Pertimbangan akhir
Pada pertengahan tahun 1970an beberapa Negara sudah berinteraksi financial secara global, akan tetapi hanya dari tahun 1990an liberalisasi keuangan mulai menjadi bagian dari dinamika ekonomi sejumlah Negara. Banyak ekonom teoritis berpendapat bahwa membawa manfaat bagi semua Negara. Demokrasi menjadi pusat lembaga-lembaga yang dianggap penting mengingat konteks politik yang menjadi elemen penting dalam memahami proses integrasi keuangan, estimasi model berusaha untuk memastikan apakah
neraca modal keterbukaan bermanfaat bagi negara yang lebih demokratis dalam hal ekonomi pertumbuhan. Menggunakan data panel (1990-2010) untuk sampel dari 77 negara, hasilnya bahwa ketika fixed efek dan endogenitas dianggap, efek keterbukaan akun modal hanya positif bagi negara-negara yang indeks demokrasi di atas 0,75, yaitu, untuk negara-negara yang sangat demokratis. Namun, ketika estimasi yang sama yang dibuat dengan sampel 50 negara-negara berkembang, hasilnya berbeda. Dalam hal ini, proxy untuk integrasi keuangan adalah negatif dan signifikan, meskipun interaktif tidak signifikansi secara statistik. Saran dari makalah ini untuk penelitian lebih lanjut adalah digunakan uji ketahanan variable interaktif yang telah ada.Perubahan rezim politik akan mempengaruhi efek keterbukaan akun modal, hasilnya kan lebih menarik jika menggunakan tingkat bukan laju untuk variabel dependen dan independen dengan struktur variable yang ada tetap dipertahankan.
6. Advantages and Disadvantages
- Advantages
Dalam jurnal ini menggunakan analisis efek gabungan dari demokrasi dan keterbukaan modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis dalam pembahasanya juga lebih menganalisis pada dampak regional demokratisasi yang telah dicapai oleh suatu Negara sehingga diperoleh efek liberalisasi, partisipasi masyarakat dalam politik. Sampel yang digunakan dalam analisis ini juga dibedakan dalam Negara besar dan Negara berkembang sehingga hasil analisis menjadi lebih baik. Dalam analisis yang dilakukan juga dibagi kedalam beberapa periode waktu hal ini menjadikan hasil analisis menjadi lebih baik karena akan lebih mudah dipahami kejadian-kejadian yang terjadi dalam fluktuasi gelombang ekonomi misalnya saja seperti adanya kasus krisis. Selain itu dalam pengujian analisis pada jurnal ini menggunakan pengujian variable interaktif.apakah efek liberalisasi ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkat demokrasi.
- Disadvantages
Dalam analisis yang dilakukan pengambilan sampel antara Negara maju dan Negara berkembang kurang proporsional. Selain itu jurnal ini tidakn menggunakan variable rezim politik.
0 comments:
Post a Comment